Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Said Didu mengakui, lingkungan internal BUMN belum bersih. Menurutnya, masih ada direksi BUMN yang justru sengaja mendekati anggota Dewan dan memberikan uang untuk melindungi kepentingannya. Hal itu dikatakan Said menanggapi kembali mencuatnya dugaan konglikong dan pemerasan terhadap BUMN oleh oknum anggota DPR.
"Saya tahu, direksi-direksi masih ada yang 'genit'. 'Genit' mencari perlindungan supaya enggak diganggu, maka dia 'siram' ke DPR," ujar Said, Kamis (8/11/2012) petang, saat dijumpai Kompas.com, di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta.
Said menguraikan, biasanya "kegenitan" itu diawali dengan ajakan bertemu di tempat-tempat khusus yang diketahui menjadi "tongkrongan" angota DPR. "Kadang suka saya pergoki, 'Hei ngapain kau di sini? Main-main kau rupanya?'. Ya saya tahu mana saja yang 'main', karena saya kan bersosialisasi juga dengan mereka (anggota Dewan)," ujar Said.
Ketika ditanya, di mana tempat yang biasanya menjadi lokasi pertemuan, Said enggan mengungkapkannya. Ia mengatakan, praktik-praktik seperti itu sebenarnya tidak memiliki dampak langsung.
"Tidak ada pengaruhnya sama sekali kalau kita 'siram-siram' DPR, karena keputusan mereka itu sifatnya kolektif. Kalau satu dua yang minta, tolak saja. Buktinya pas zaman saya, Garuda malah dapat kucuran Rp 1 triliun. Asal direksinya bersih dan berani, tidak ada yang ganggu," ucap Said.
Lebih lanjut, Said mengatakan, untuk menciptakan BUMN yang bersih, maka harus dilakukan pembenahan internal. terutama di tataran pimpinan direksi."Yang terpenting adalah pemilihan direksi. Pilih direktur utama yang jujur, bersih, dan berani, baru bisa BUMN benar-benar diselamatkan. Selama tidak ada Dirut yang berani, maka BUMN selamanya akan mendapat intervensi yang luar biasa dari dalam maupun luar," kata Said.
Dugaan pemerasan dan kongkalikong antara BUMN dan DPR kembali mencuat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan diketahui mengeluhkan adanya permintaan jatah oleh anggota DPR pada sejumlah BUMN. Keluhan itu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui pesan singkat, yang kemudian bocor ke media. Dahlan juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang BUMN melakukan kongkalikong. Hal ini memancing respons Dewan karena Dahlan sempat mengungkapkan ada 10 nama anggota DPR yang menurutnya pernah melakukan upaya pemerasan. Namun, saat memberikan keterangan di Badan Kehormatan DPR, 5 November 2012, Dahlan hanya melaporkan dua nama. Dua oknum anggota DPR yang dilaporkannya berisial IL dan S, yang diduga berupaya memeras tiga BUMN. Belakangan, Dahlan menambahkan lima nama baru. Akan tetapi, laporannya tak dilengkapi bukti yang menguatkan adanya upaya pemerasan.
"Saya tahu, direksi-direksi masih ada yang 'genit'. 'Genit' mencari perlindungan supaya enggak diganggu, maka dia 'siram' ke DPR," ujar Said, Kamis (8/11/2012) petang, saat dijumpai Kompas.com, di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta.
Said menguraikan, biasanya "kegenitan" itu diawali dengan ajakan bertemu di tempat-tempat khusus yang diketahui menjadi "tongkrongan" angota DPR. "Kadang suka saya pergoki, 'Hei ngapain kau di sini? Main-main kau rupanya?'. Ya saya tahu mana saja yang 'main', karena saya kan bersosialisasi juga dengan mereka (anggota Dewan)," ujar Said.
Ketika ditanya, di mana tempat yang biasanya menjadi lokasi pertemuan, Said enggan mengungkapkannya. Ia mengatakan, praktik-praktik seperti itu sebenarnya tidak memiliki dampak langsung.
"Tidak ada pengaruhnya sama sekali kalau kita 'siram-siram' DPR, karena keputusan mereka itu sifatnya kolektif. Kalau satu dua yang minta, tolak saja. Buktinya pas zaman saya, Garuda malah dapat kucuran Rp 1 triliun. Asal direksinya bersih dan berani, tidak ada yang ganggu," ucap Said.
Lebih lanjut, Said mengatakan, untuk menciptakan BUMN yang bersih, maka harus dilakukan pembenahan internal. terutama di tataran pimpinan direksi."Yang terpenting adalah pemilihan direksi. Pilih direktur utama yang jujur, bersih, dan berani, baru bisa BUMN benar-benar diselamatkan. Selama tidak ada Dirut yang berani, maka BUMN selamanya akan mendapat intervensi yang luar biasa dari dalam maupun luar," kata Said.
Dugaan pemerasan dan kongkalikong antara BUMN dan DPR kembali mencuat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan diketahui mengeluhkan adanya permintaan jatah oleh anggota DPR pada sejumlah BUMN. Keluhan itu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui pesan singkat, yang kemudian bocor ke media. Dahlan juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang BUMN melakukan kongkalikong. Hal ini memancing respons Dewan karena Dahlan sempat mengungkapkan ada 10 nama anggota DPR yang menurutnya pernah melakukan upaya pemerasan. Namun, saat memberikan keterangan di Badan Kehormatan DPR, 5 November 2012, Dahlan hanya melaporkan dua nama. Dua oknum anggota DPR yang dilaporkannya berisial IL dan S, yang diduga berupaya memeras tiga BUMN. Belakangan, Dahlan menambahkan lima nama baru. Akan tetapi, laporannya tak dilengkapi bukti yang menguatkan adanya upaya pemerasan.
0 komentar
Posts a comment