Reformasi Birokrasi BKN Terus Ditingkatkan

Jakarta-Humas BKN, dari 8 area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi (RB), yang paling berat selain restrukturisasi adalah perubahan mindset.  Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan BKN, S. Kuspriyo Murdono saat membuka Rapat Kerja (Raker) Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BKN, Kamis (18/10) di Aula Lt. 5 Kantor Pusat BKN Jakarta. Raker tersebut dihadiri oleh para pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan fungsional tertentu baik dari Kantor Pusat maupun perwakilan Kantor Reginal (Kanreg) BKN.

Deputi Bidang Bina Kindang BKN, S. Kuspriyo Murdono didampingi Kepala Pusat (ATM2K) selaku Ketua Pelaksana RB di lingkungan BKN Tauchid Djatmiko usai membuka Raker Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BKN.

Menurut Kuspriyo Murdono bahwa dengan dibentuknya beberapa Kanreg BKN guna mendekatkan pelayanan, maka hal tersebut harusnya dibarengi dengan restrukturisasi. “Enrichment dalam restrukturisasi organisasi, struktur yang ramping tapi kaya akan fungsi” jelasnya.  Menyinggung soal kinerja, Kuspriyo Murdono menyampaikan bahwa kinerja PNS tolok ukurnya adalah PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Walupun PP tersebut akan diberlakukan pada 2014, namun sebagai pilot project BKN harus sudah melaksanakannya. “Apalagi bagi PNS yang sudah dapat tunjangan kinerja (remunerasi-red), RB di bidang pelayanan akan menjadi sorotan termasuk output hingga outcome bukan hanya dari sisi absensi saja,” tegas Kuspriyo Murdono.

Inspektur BKN Gede Putra Swastika (kiri) dan Kepala Biro Keuangan Endah Irianto menyampailan arahan terkait pelaksanaan RB di lingkungan BKN.

Terkait RB Bidang Tata Laksana di lingkungan  BKN, Kuspriyo Murdono manjelaskan bahwa yang digunakaan adalah  pendekatan bussiness process. “Pelayanan Dakatsi sebagai pengungkit, karena pelayanan pensiun bersinggungan langsung dengan masyarakat,” tegasnya. Sedangkan untuk Kanreg BKN diharapkan RB bukan hanya pada sektor layanan pekerjaan rutin saja, akan tetapi juga harus melakukan inovasi-inovasi pelayanan baru. “Bahkan untuk meningkatkan layanan, pada Kanreg BKN juga harus segera dibentuk Tim Pelaksana RB Kanreg,” harap Kuspriyo Murdono.

Peserta Raker berkomitmen tingkatkan layanan sesuai grand design RB.

Sementara itu Kepala Pusat Analisis Teknologi Moderinasi Manajemen Kepegawaian selaku Ketua Pelaksana RB di lingkungan BKN Tauchid Djatmiko menyampaikan bahwa Raker itu bertujuan untuk menyamakan persepsi, evaluasi sekaligus tindaklanjut arahan pelaksanaan RB di lingkungan BKN. Tauchid Djatmiko juga membenarkan adanya 2 area perubahan yang masih dalam proses, yakni penataan organisasi dan penataan SDM termasuk adanya beberapa unit kerja yang belum maju (memperbaiki layanan-red). Namun Tauchid Djatmiko meyakini permasalahan tersebut segera teratasi dalam waktu dekat.(Kiswanto/Subali)